HAM & Polri

31 hal pidana di provinsi banten 2011: ferry ariefuzzaman

2011-06-21T19:10:00.003-07:00

Home » Banten 1 » BPK: 31 Kelemahan dan Ketidakpatuhan Keuangan Pemprov di Tangan Ratu Atut

BPK: 31 Kelemahan dan Ketidakpatuhan Keuangan Pemprov di Tangan Ratu Atut

Wednesday, June 15, 2011, 17:15
Banten 1
Add a comment

Kinerja keuangan Pemprov Banten kembali mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti tahun lalu. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Banten menunjukkan terdapat 31 kelemahan dan ketidakpatuhan Pemprov Banten dalam pengelolaan keuangan APBD 2010.

ratu atut chosiyah

KE-31 temuan BPK itu meliputi kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan selama tahun anggaran 2010. Kelemahan pengendalian intern meliputi 6 hal, antara lain kelemahan sistem pengendalian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, bantuan sosial, pengendalian persediaan penatausahaan aset tetap maupun aset lainnya.

Temuan ketidakpatuhan pada undang-undang terbagi dalam 25 item. Antara lain, pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum Dan Perlengkapan dan Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Banten senilai Rp 16,89 miliar tidak tepat peruntukanya, Setwan DPRD Banten mengeluarkan perawatan kendaraan bermotor bagi yang tidak berhak senilai Rp 472,67 juta; Terdapat indikasi kelemahan harga pengadaan barang pada beberapa paket kegiatan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 487,23 juta dan beberapa kegiatan yang lain pada tiga SKPD mengalami keterlambatan serta belum dipungut denda senilai Rp 220,68 juta.

Kemudian, kelebihan pembayaran beberapa pekerjaan fisik karena kekurangan volume atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi pada lima SKPD yang mengakibatkan kerugian daerah Rp1,72 miliar; Pelaksanaan perjalanan dinas yang belum tertib mengakibatkan terdapat perbedaan/kelebihan harga tiket pada empat SKPD sebesar Rp 931,14 juta.

“Dari temuan-temuan itu, Pemprov Banten sudah menindaklanjutinya dengan melakukan pengembalian kerugian daerah ke kas daerah Rp 1,07 miliar dan Rp 45,75 juta kepada kas Negara,” ujar Kepala BPK RI Perwakilan Banten I Nyoman.

BPK juga menyatakan menghargai capaian kinerja yang sudah dilaksanakan Pemprov Banten. “Tapi untuk penilaian LHP, BPK masih memberikan penilaian seperti tahun 2009, yaitu WDP,” kata I Nyoman Wara.

Permasalahan lain yang menjadi pengecualian adalah pencarian dan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Rp 2,8 miliar pada RSUD Malingping dinilai dilakukan di luar mekanisme APBD; Pemprov Banten belum melaporkan dan menatausahakan persediaan obat, alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang bersumber dari dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan droping dari Kementrian Kesehatan serta aset lainnya senilai Rp 857,19 miliar tidak diadministrasikan secara memadai dan masih tercatat di neraca meski telah diserahterimakan kepada Kabupaten/Kota.

“LHP BPK ini harus dijadikan bahan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah agar ke depan permasalahan yang menjadi pengecualiannya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Disinggung soal pengadaan mobil dinas oleh Biro Umum dan Perlengkapan dan Setwan Pemprov Banten senilai Rp16,89 miliar yang digunakan oleh anggota DPRD Banten, I Nyoman Wara meminta agar kendaraan dinas tersebut dikembalikan.

”Terkait ketidakpatuhan pada perundang-undangan seperti pengadaan kendaraan dinas yang tidak tepat peruntukannya, itu harus dikembalikan sesuai dengan peruntukannya,” tegas dia.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berjanji akan segera menindaklanjuti LHP BPK sesuai dengan ketentuan, yakni 60 hari setelah disampaikan oleh BPK. Atut juga mengaku sudah menyampaikan ‘action plan’ untuk menindaklanjuti temuan BPK ini.

“Kedepannya kami akan membuat kontrak kerja dengan SKPD agar melaksanakan tugas dan fungsi dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuannya. Sehingga kami berharap tahun depan Pemprov Banten memperoleh predikat WTP,” kata Ratu Atut.

Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin menyebut LHP BPK akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi di Dewan. “Komisi yang menjadi mitra kerja yang memanggil SKPD terkait,” kata Aeng.

Terkait permintaan pengembalian mobil dinas, Aeng mengatakan bahwa anggota dewan hanya pinjam pakai. ”Kalau memang harus dikembalikan silakan saja. Selain dewan juga banyak lembaga lain yang mendapatkan pinjam pakai. Soal pengadaannya itu Biro Umum dan Sekwan,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Banten, Ridwansyah mengaku bersedia mengembalikan kendaraan dinasnya. ”Jika memang kendaraan dinas ini menjadi masalah, saya akan segera mengembalikannya. Saya sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi, bagi saya tidak masalah kalau harus dikembalikan,” kata Ridwan.

■ Ishak H Pardosi

31 hal pidana di provinsi banten 2011: ferry ariefuzzaman

2011-06-21T19:10:00.001-07:00

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/04/28/mahasiswa-tuntut-ratu-atut-chosiyah-mundur

10 Tahun Menjabat, Banten Tak Ada Perubahan

Mahasiswa Tuntut Ratu Atut Chosiyah Mundur

Kamis, 28 April 2011 - 17:10 WIB

SERANG (Pos Kota) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Banten Menggugat (MBM), Kamis (28/4) sore, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Banten di Jalan Brigjen KH Sam’un, Kota Serang.

Massa MBM menuntut agat Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mundur dari jabatanny

a karena dinilai gagal memimpin Provinsi Banten.

Massa sebelumnya melakukan longmarch sepanjang 500 meter dari Islamic Center sehingga sempat memacetkan arus lalu-lintas.

Setiba di depan Kantor Gubernur Banten, massa langsung melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang bernadakan tuntutan Gubernur Banten supaya mundur dari jabatannya.

“Sepuluh tahun sudah Ratu Atut memimpin Banten tapi sama sekali tidak menunjukan perubahan. Ironisnya dia malah sibuk dengan pencitraan menjelang pemilihan Gubernur mendatang tanpa memikirkan rakyatnya yang menderita gizi buruk,” kata Mahendra, juru bicara aksi.

Sementara itu, Usep, pengunjukrasa lainnya dalam orasinya mengatakan, bahwa tidak layak Ratu Atut Chosiyah selalu mencanangkan bersama teruskan pembangunan Banten. Sebab, selama ini yang dilakukan pemerintah dibawah kepempimpinan Atut tidak ada pembangunan.

Menurutnya, saat ini sekitar 9.378 balita menderita gizi buruk, 80 persen jalan di banten rusak parah, biaya pendidikan mahal. “Ironisnya alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah digunakan untuk pencitraan politiknya. Oleh karena itu Atut harus mundur, karena dia gagal memajukan dan membangun Banten,” kata Usep.

Aparat kepolisian dan petugas keamanan tidak mampuh berbuat banyak. Akibatnya bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian tidak dapat dihindarkan. Para mahasiwa berhasil merangsek masuk dan menduduki halaman Kantor gubernur.

Saat ini ratusan mahasiswa gabungan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) tersebut masih bertahan di halaman kantor Gubernur Banten. Mereka mengancam masih akan bertahan hingga Gubernur Ratu Atut Chosiyah bersedia menemui para demonstran.

“Kami tetap bertahan sampai Gubernur Ratu Atut mau menemui kami,” tegas Mahendra. (haryono/dms

Kebiasaan BOHONG Santun Ratu Atut Chosiyah & Airin Rachmi Diany

2011-06-21T18:56:00.000-07:00

Ratu Atut Chosiyah Dituding Membohongi Warga Banten

Metro Malam / Nusantara / Jumat, 18 Februari 2011 00:11 WIB

Metrotvnews.com, Tangerang: Puluhan mahasiswa menuding Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah berbohong lantaran tak merealisasikan janjinya pada pemilihan kepala daerah pada 2006. Itu disampaikan mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, Kamis (17/2).

Mahasiswa menuntut Ratu Atut serius menjalankan janjinya dalam program pembangunan. Jika tidak, mahasiswa mengancam akan terus melakukan unjuk rasa di ibukota Tangerang.(***)

http://www.metrotvnews.com/index.php/read/newsvideo/2011/02/18/122693/Ratu-Atut-Chosiyah-Dituding-Membohongi-Warga-Banten/

Wajah Presiden SBY Ada di Banten 2011 Ini

2011-06-05T19:27:00.000-07:00

Minggu, 29 Mei 2011

Pilkada Banten, Wahidin Halim Siap Akhiri Kekuasaan Atut

GlestRADIO.com - Jelang Pemilukada Banten 2011 yang akan digelar lima bulan lagi, Walikota Tangerang, Wahidin Halim mengatakan dirinya telah merasa terpanggil untuk memimpin kursi nomor satu di Banten.

"Nasib Banten ke depannya ditentukan oleh pemimpinnya. Saya tampil karena panggilan untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kalau bukan saya, siapa lagi?" ucapnya, di Padang Golf Modernland, Cipondoh, Kota Tangerang .

WH sapaan akrab Wahidin Halim juga mengatakan saat ini masyarakat Banten telah terbungkam dan tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan bebas karena selalu ada ancaman dan intimidasi.

"Saya ingin memajukan Banten. Ini komitmen yang sakral, daripada sekedar pertarungan politik," ujarnya.

Pria kelahiran 14 Agustus 1954 itu juga menegaskan dirinya siap membangun Banten dan maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Banten periode 2011 - 2016.

"Didukung atau tidak, diusung atau tidak. Saya sudah percaya diri untuk maju. Kalaupun kalah, setidaknya saya sudah berbuat sesuatu," tegasnya.

Selain itu, Wahidin Halim juga menilai sejak Banten Dikuasai Gubernur sekarang (Ratu Atut Chosiah, red) semakin tidak karuan. Pasalnya, menurut WH, sudah empat wilayah yang dikuasai keluarga besar Atut.

"Sudah kasat mata kok. Sudah empat daerah yang dikuasai, lalu kita dapat apa? Semua dikuasai untuk sebuah rezim. Jika ini dibiarkan terus, kita dapat apa?" ucapnya. (Aef)

Tangerang Plus Lebak Akhiri Ratu Atut Chosiyah

2011-06-05T19:26:00.000-07:00

25 Mei 2011

Iti Alternatif Dampingi WH

Posted by Administrator1 on 15:33

SERANG - Kabar Wahidin Halim (WH) berpasangan dengan Mulyadi Jayabaya (JB) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten belum ada kepastian. Jika pasangan ini gagal WH disarankan menggandeng putri JB yakni Iti Octavia.
Saran itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (LAKSNU) Gugus Joko Waskita kepada Radar Banten di Jakarta, Selasa (24/5). Menurutnya, saat ini mulai mengerucut dua nama sebagai bakal calon gubernur yakni Ratu Atut Chosiyah dan Wahidin Halim. “Dua nama ini muncul dari basis dukungan politik, teritorial, dan pangsa pasar yang berbeda,” ujarnya.
Menurutnya, Atut muncul sebagai sosok petahana (incumbent) berasal dari wilayah Banten bagian Selatan dan simbol penguasa Banten saat ini. Sementara WH berasal dari wilayah Tangerang simbol perubahan dan perlawanan terhadap Atut. “Kunci kemenangan dua kandidat ini terletak pada siapa calon wakil gubernur yang mereka gandeng sebagai pasangannya,” tegasnya.
Ia berpendapat, Atut kemungkinan mengambil pasangan dari wilayah Tangerang. Sejumlah nama yang sudah beredar dari Tangerang antara lain Shaleh MT (mantan Pjs Walikota Tangsel), Jazuli Juwaini (anggota DPR dari PKS), dan Umar Lubis. Kemudian, lanjutnya, WH akan berpeluang menang jika mengambil pasangan dari wilayah Banten bagian Selatan.
Nama yang santer disebut adalah JB, Sam Rachmat (Ketua Nasdem Banten), Tb Deddi Gumelar alis Miing (anggota DPR asal PDIP) dan Irna Narulita Dimyati (istri Dimyati Natakusumah/Mantan Bupati Pandeglang).
“Menurut analisa saya WH harus mengambil tokoh perempuan yang masih segar serta tidak terlibat masa lalu, simbol perlawanan terhadap politik dinasti Banten dan punya basis dukungan yang merata di wilayah Banten bagian Selatan,” ujar Gugus.
Saat ini WH sudah terang-terangan kepada wartawan beberapa waktu lalu menginginkan JB sebagai pasangannya untuk maju di Pilgub. Jika duet ini gagal, Gugus menyarankan WH menggandeng pendamping dari kalangan perempuan. “Fakta yang terjadi di Banten di pilkada kabupaten/kota, pasangan yang salah satunya perempuan, ternyata terpilih,” ujarnya. Gugus mencontohkan, di Kabupaten Serang, Ratu Tatu Chasanah terpilih mendampingi Taufik Nuriman. Kemudian, di Kabupaten Pandeglang terpilih Heryani sebagai wakil bupati mendampingi Erwan Kurtubi dan Airin Rachmy Diani terpilih menjadi Walikota Tangsel, didampingi Benyamin Davnie. “Artinya simbol perempuan tidak bisa dinafikan,” tegasnya.
Ia menyebut, ada nama yang layak dipertimbangkan oleh WH yaitu Iti Octavia Jayabaya, putri JB yang saat ini menjadi anggota DPR RI. Iti dipandang masih muda dan bersih dari kasus apa pun. “Jika gagal menggaet JB maka dengan memilih Iti akan menarik massa pendukung JB,” ujarnya

Duet PKS-PPP Jadi Alternatif
Sementara itu koalisi PKS-PPP mendekati kenyataan. Pengamat politik asal Untirta Abdul Hamid mengatakan, jika PKS dan PPP berkoalisi merupakan langkah tepat. “Saya rasa itu bagus dan baik bagi perkembangan politik di Banten. Masyarakat bisa mendapatkan calon pemimpin alternatif. Jika selama ini hanya berkutat pada Atut dan WH, pasangan dari PKS dan PPP cukup kuat untuk tampil,” ujar Abdul Hamid.
Selain itu, platform PKS dan PPP hampir sama sehingga untuk berkoalisi sangat terbuka. Namun demikian, Hamid beranggapan jika isu yang diusung PKS dan PPP hanya keagamaan tidak kuat untuk mendobrak dominasi Atut dan WH. “Karena baik Atut dan WH sudah lebih dulu menggunakan simbol-simbol keagamaan. Seperti Atut yang menggunakan kerudung dan WH yang berbusana lengkap baju koko serta peci,” jelasnya.
Sinyal koalisi PKS dan PPP muncul setelah ada pertemuan antara Ketua Tim Pemenangan PKS Miptahudin dengan Ketua Tim Penjaringan PPP HM Sayuti di kantor DPW PPP Banten, Senin, (23/5) sekira pukul 18.00 WIB. Saat disinggung isi pertemuan Miptahudin mengaku hanya mengantarkan berkas pendaftaran Jazuli Juwaini. Namun demikian, Miptahudin tidak menampik jika komunikasi politik yang dibangun dengan PPP sudah intens. Miptahudin berani menyebut pasangan Jazuli adalah Ketua PPP Banten Mardiono. “Kita sangat berharap bisa berkoalisi dengan PPP. Kalau perlu kita sandingkan Pak Jazuli dengan Pak Mardiono,” ucap Miptahudin.
Miptahudin menambahkan, koalisi yang dibangun antara PKS dan PPP tidak akan banyak menemui jalan buntu. Selain sama-sama memiliki platform yang hampir sama, juga visi dan misi ke depan yang tidak jauh berbeda. “Kita harus melakukan perubahan. Dengan kemunculan pasangan Jazuli-Mardiono akan memberikan warna di tengah dua kekuatan yang selama ini sering diperbincangkan,” kata Miptahudin.
Ditemui terpisah, Ketua Tim Penjaringan PPP HM Sayuti mengatakan, kemungkinan PPP untuk berkoalisi dengan PKS terbuka. Namun demikian, PPP masih harus melakukan mekanisme penjaringan yang dilakukan termasuk menggelar musyawarah kerja wilayah (mukerwil) awal Juni.
Mengenai usulan PKS untuk menduetkan Jazuli dengan Mardiono, Sayuti mengatakan sebagai sesuatu yang wajar. Namun demikian, saat ini kader PPP yang mencalonkan diri hanya Zaenuddin yang merupakan bendahara DPW PPP Banten. (Radar Banten Online)

Tangerang Plus Lebak Akhiri Ratu Atut Chosiyah

Tekad Melawan Wahidin Halim untuk Dikalahkan: Ratu Atut Chosiyah

2011-06-05T10:21:00.001-07:00

Elektabilitas Ratu Atut Chosiyah Tertinggi

31 May 2011

by redaksi

JAKARTA—Tingkat elektabilitas Ratu Atut Chosiyah dalam Pilgub Banten 2011 mendatang tertinggi dibandingkan calon lain. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan bekerjasama dengan Indo Barometer.

Hasil survei diungkapkan pengurus DPP PDI Perjuangan dalam rapat tertutup di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rapat itu dihadiri oleh seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan se-Banten.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Sri Hartati mengatakan, pada survei awal, Atut mempunyai elektabilitas 37,3 persen, disusul Wahidin Halim 21,6 persen, Mulyadi Jayabaya 6,6 persen, dan Jazuli Juwaini 2,1 persen.

Kemudian, lanjutnya, pada survei terbaru, Atut masih tertinggi bahkan elektabilitasnya meningkat mencapai 42,4 persen, disusul Wahidin Halim 22,6 persen, dan Jazuli Juwaini 3,1 persen.

“Ini survei awal PDI Perjuangan. Seiring perjalann waktu, peta politik mungkin alan berubah,” tegasnya.

Wasekjen DPP PDI Perjuangan bidang Kesekretariatan Hasto Kristiyanto membenarkan pihaknya mengungkapkan hasil survei kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan. Meski demikian ia enggan mengungkap hasil lengkap dari hasil survey tersebut.

“Kita hanya mendialogkan hasil. Survei awal ini dilakukan internal, sehingga hanya untuk konsumsi internal,” katanya

Keputusan Mahfud MD Diselundupkan KPUD Tangsel untuk 20 Partai Kecil: Airin Rachmi Diany (Walikota Tangsel 2010)

2010-12-22T01:53:00.000-08:00

Atas Jaminan Ratu Atut, KPUD Tangsel Tak Peduli Keputusan MK, 21 Kursi untuk 20 Partai Diselundupkan Agar Airin Rachmi Diany Tetap Jadi Pemenang Walikota Tangsel 2011 pada 27 Feb 2011 Besok!!

Keputusan Prof. Dr. Mahfud MD di MK Diabaikan Ketua KPUD Tangsel Iman Perwira Bachsan

TB. BAYU MURDANI MAMAS dari PDIP WAJIB Lengser dari Ketua DPRD Tangsel kalau Airin Rachmi Diany terbukti kalah dan jahat serta curang habis pada Paemilukada Tangsel 2010 lalu. Keputusan MK dari Prof Dr Mahfud MD tidak dijalankan Ketua KPUD Tangsel Iman Bachsan diduga kuat kroni Ratu Atut Chosiyah untuk memuluskan jalannya menjadi Gubernur Banten lagi 2011 besok ini.

Berikut Keputusan Pros Mahfud dari MK:

Keputusan MK untuk Tangerang Selatan: Tempo Interaktif
Keputusan Mahkamah Konstitusi Ubah Komposisi DPRD Tangerang Selatan

Senin, 30 Agustus 2010
08:34 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang Selatan - Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi atas Undang-Undang No. 27/ 2009 yang dilayangkan Forum Komunikasi Caleg Lintas Partai (FKCLP) Tangerang Selatan akan mengubah jumlah kursi di DPRD Tangerang Selatan dari 45 menjadi 50 kursi.

Anggota Berikut Keputusan Pros Mahfud dari MK:

Keputusan MK untuk Tangerang Selatan: Tempo Interaktif
Keputusan Mahkamah Konstitusi Ubah Komposisi DPRD Tangerang Selatan

Senin, 30 Agustus 2010
08:34 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang Selatan - Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi atas Undang-Undang No. 27/ 2009 yang dilayangkan Forum Komunikasi Caleg Lintas Partai (FKCLP) Tangerang Selatan akan mengubah jumlah kursi di DPRD Tangerang Selatan dari 45 menjadi 50 kursi.

Anggota FKCLP Kota Tangerang Selatan Suryadi mengatakan hasil keputusan MK ini akan merubah seluruh komposisi kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan. Dia berharap, KPU selaku pelaksana undang-undang dapat merespons cepat hasil keputusan MK tersebut.

“Dengan dikeluarkannya putusan MK ini, KPU berkewajiban melakukan proses pengisian anggota DPRD Kota Tangsel dengan UU 22/2003 dan membatalkan keputusan penetapannya sebelumnya yang menggunakan UU 27/2009,” katanya, hari ini.

Ia mengulas, norma hukum yang terkandung dalam pasal 248, pasal 403, pasal 404 dan pasal 407 yang menjadi dasar penetapan BPP bagi kursi anggota DPRD telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.
“Pasal tersebut harus dibatalkan demi hukum dan harus direvisi karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus diubah, karena bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.
Lebih jauh ia mengatakan, dimenangkannya gugatan FKCLP ini maka pengisian DPRD daerah pemekaran mengacu pada Pasal 108 UU 22/203 yang intinya memindahkan anggota DPRD asal daerah pemekaran di induk ke daerah pemekaran. Kemudian pengisian sisa kursi menggunakan perimbangan suara parpol secara berurutan (ranking). Selain itu, sejumlah anggota DPRD yang kini ada di dewan kemungkinan juga akan berubah komposisinya.

“Setidaknya, dari 21 caleg yang dimenangkan gugatannya akan sangat mungkin mengisi kursi DPRD Kota Tangsel dan menggeser mereka yang saat ini duduk usai dilakukan penghitungan ulang penetapan kursi DPRD berdasarkan UU 22/2003 tersebut,” tandasnya.

Dikabulkannya gugatan FKCLP oleh MK ini akan berimbas pada perolehan suara partai-partai besar yang kini duduk di DPRD Tangerang Selatan. Dilihat dari komposisi 21 caleg yang dimenangkan gugatannya itu, didapati bahwa sejumlah partai politik yang sebelumnya tidak masuk dalam keanggotaan DPRD berpeluang mengisinya sesuai dengan perolehan suara pada Pemilu 2009 lalu. Dampaknya Ketua DPRD Tangerang Selatan TB Bayu Murdani Mamas akan mental dari kursi empuk DPRD nya.

Di antaranya, PBB yang sebelumnya hanya memiliki 1 kursi kemungkinan akan bertambah menjadi 2 kursi, PMB (2), PBR (2) Partai Republikan (2), PDP (2), PKPI (2), PKNU (2), PNI Marhaenisme (1), PPPI (1), Partai Patriot (1), PSI (1), PPDI (1) dan PKPB (1). Sedangkan sejumlah parpol besar yang kini memiliki kursi banyak di DPRD Kota Tangsel juga akan terimbas kehilangan lebih dari setengah kursinya, seperti Partai Demokrat (12) diperkirakan hanya mendapatkan (6), PKS (7) tersisa (4), serta Golkar (6) tersisa (3) PDIP dan PAN masing-masing hanya akan memperoleh 2 kursi.

JONIANSYAH

Sumber:

Putra Betawi August 30 at 1:11pm Reply

http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2010/08/30/brk,20100830-274882,id.html

Selatan Suryadi mengatakan hasil keputusan MK ini akan merubah seluruh komposisi kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan. Dia berharap, KPU selaku pelaksana undang-undang dapat merespons cepat hasil keputusan MK tersebut.

“Dengan dikeluarkannya putusan MK ini, KPU berkewajiban melakukan proses pengisian anggota DPRD Kota Tangsel dengan UU 22/2003 dan membatalkan keputusan penetapannya sebelumnya yang menggunakan UU 27/2009,” katanya, hari ini.

Ia mengulas, norma hukum yang terkandung dalam pasal 248, pasal 403, pasal 404 dan pasal 407 yang menjadi dasar penetapan BPP bagi kursi anggota DPRD telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

“Pasal tersebut harus dibatalkan demi hukum dan harus direvisi karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus diubah, karena bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, dimenangkannya gugatan FKCLP ini maka pengisian DPRD daerah pemekaran mengacu pada Pasal 108 UU 22/203 yang intinya memindahkan anggota DPRD asal daerah pemekaran di induk ke daerah pemekaran. Kemudian pengisian sisa kursi menggunakan perimbangan suara parpol secara berurutan (ranking). Selain itu, sejumlah anggota DPRD yang kini ada di dewan kemungkinan juga akan berubah komposisinya.

JONIANSYAH

Sumber:

Putra Betawi August 30 at 1:11pm Reply

http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2010/08/30/brk,20100830-274882,id.html

Atas Masukan Airin Rachmi Diany, Ratu Atut Pecat PNS yang Bersaksi di MK

2010-12-07T09:11:00.000-08:00

Aduh, Bachtiar Diberhentikan Mendadak

Sehabis Bersaksi di MK soal Pilkada Tangsel

Minggu, 5 Dec 2010 07:12 WIB

TANGERANG- Kasus pilkada Tangsel (Tangerang Selatan) masih berbekas pada Bachtiar Rivai, pegawai Kelurahan Paku Alam, Serpong Utara, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Pasalnya, ia mendadak diberhentikan. Dia menduga pemecatan itu terkait keterangan dirinya saat menjadi saksi bagi pasangan calon Wali Kota Tangsel Arsid-Andre Taulany di sidang gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (30/11).

Pemberhentian pegawai yang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) itu dilakukan oleh Sulaiman, Lurah Paku Alam, pendukung salah pasangan Wali Kota yang digugat. Bachtiar kepada sejumlah wartawan mengatakan, kabar pemecatan terhadap dirinya diketahui dari orang tuanya sendiri, Sadeli, pada Jum'at (3/12).

Sadeli merupakan seorang staf kantor Kelurahan Paku Alam. Ketika itu Sadeli dipanggil Suparman yang menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Paku Alam. Oleh Suparman, Sadeli diberitahukan mulai Jum'at (3/12) anaknya, Bachtiar, tidak lagi menjadi staf di kantor Kelurahan itu.
"Pemberhentian diri saya tidak secara langsung disampaikan. Tetapi melalui orang tua saya," ujar Bachtiar, Minggu (5/12/2010).

Menurut Bachtiar, selama bekerja di kantor kelurahan tersebut, ia tidak lalai dalam menjalankan tugas dan bekerja dengan baik. Indisipliner atau melanggar aturan pekerjaan sama sekali tidak pernah dilakukannya, sejak bekerja di kantor kelurahan itu. Ia mengaku, pemecatan itu disebabkan dirinya menjadi saksi bagi pasangan nomor urut tiga Arsid-Andre Taulany pada persidangan gugatan Pilkada Tangsel di MK, pada Selasa (30/11).

Di hadapan MK, Bachtiar mengaku selama Pilkada Tangsel Lurah Paku Alam Sulaiman dan Sekretaris Kelurahan Suparman terlibat langsung menyiapkan kebutuhan kampanye pasangan nomor urut empat calon Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

"Aparatur Pemkot Tangsel banyak yang mendukung Airin-Davnie," kata Bachtiar.

Lurah Paku Alam Sulaiman ketika dikonfirmasi mengatakan, ia tidak melakukan pemecatan terhadap Bachtiar. Tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri tanpa dipecat. Apalagi mantan anak buahnya itu jarang masuk kantor. Kubu Arsid-Andre Taulany mengaku punya 3 bukti kuat yang menilai pilkada Tangsel yang dimenangkan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davie layak dianulir. Bukti ini siap digulirkan dan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayang, dalam pendaftaran ini, Andre yang juga artis Opera Van Java tidak hadir dan hanya di wakili kuasa hukumnya. "Pertama, misal pada siang hari, suara masuk 90 persen dan pasangan Arsyid-ndre sudah menang 0, 6% tetapi tiba-tiba rekapiutalsi dibagian akhir bisa disusul," kata kuasa hukum Patra M Zein usai mendaftarkan perkara ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2010).
Alasan kedua berkaitan dengan formulir-formulir yang hilang. Semestinya disampaikan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dua hari sebelum hari H.

"Nah itu yang sampai sekarang yang tidak jelas nasibnya. Sehingga itu bisa disalahgunakan," tambah Patra didampingi kuasa hukum lainnya, Endang Hadrian.

Yang ketiga yaitu ada penggunaan PNS/aparat dalam proses Pemilukada.

"Dengan demikian kami mewakili warga Tangerang dan tim merasa ini harus dituntut meski bedanya tipis. Kami bisa buktikan kecurangan ini bisa signifikan. Kami percaya hakim MK dapat memberi keadilan," tegas Patra.

Sebelumnya, rapat pleno KPU Tangsel mengenai penetapan rekapitulasi suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel, memutuskan pasangan nomor urut 4 yakni Airin-Benyamin mendapat perolehan suara terbanyak. Perolehan suara pasangan ini hanya berbeda tipis dengan pasangan Arsid-Andre, yakni 1.115 suara.

Sumber: http://rimanews.com/read/20101205/8166/aduh-bachtiar-diberhentikan-mendadak-sehabis-bersaksi-di-mk-soal-pilkada-tangsel

Ratu Atut Malu Pada SBY Ketahuan Curang Giring PNS Menangkan Iparnya Airin Tachmi Diany di Tangsel

2010-11-29T23:21:00.000-08:00

Keunggulan Airin-Benyamin Diragukan

Sumber: http://m.kompas.com/news/read/data/2010.11.13.2343029

PAMULANG, Kompas.com - Hasil penghitungan cepat (quick count) oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dan Konsultan Citra Indonesia (KCI) pada Pilkada Tangsel, Sabtu (13/11/10), yang mengunggulkan pasangan nomor urut 4, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, dianggap terlalu terburu-buru. Dengan selisih suara 0,26 persen dari pasangan nomor urut 3, Arsid -Andre Taulany, semestinya belum bisa dipastikan pemenang dalam pemilukada Tangsel ini.

Demikian disampaikan peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, saat ditemui di Pamulang, Sabtu (13/11/10) malam.

"Hasil Quick Count yg dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia tidak bisa disimpulkan bahwa Airin unggul dibandingkan Arsid. Karena selisih absolut antara Airin dan Arsid hanya 0,26 persen, yakni berada dalam Margin of Error yg dipakai quick count tersebut," katanya.

Menurut Burhanuddin, secara statistik, perbedaan yg tipis tersebut tak bisa memprediksi hasil akhir pilkada Tangsel. Untuk itu, KPUD dan Panwaslu harus memastikan penghitungan suara secara transparan dan fair.

"Selisih absolut antara Airin dan Arsid yg sangat tipis seharusnya membuat pelaksana quick count untuk menghindari klaim kemenangan pihak tertentu dan menyerahkan hasil final ke KPUD. Pelaksana quick count juga harus merilis hasil penghitungan setiap TPS yang jadi sampel agar bisa dibandingkan dengan data aktual di KPUD," kata Burhanuddin menambahkan.

Pernyataan peneliti ini dikeluarkan untuk merespons hasil penghitungan cepat LSI dan Konsultan KCI.

Sebagaimana diberitakan, LSI dan KCI merilis, pasangan Airin-Benyamin dengan perolehan suara mencapai 46,09 persen. Pasangan yang didukung 9 partai ini unggul tipis dari pasangan Arsid -Andre Taulany dengan perolehan suara 45,83 persen. Menyusul di belakangnya, dua pasangan dari jalur independen, yaitu Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno (peroleh 5,87 persen) dan pasangan Rodhiyah Najibah -Sulaiman Yasin (2,21 persen).

Direktur Riset LSI, Arman Salam, mengatakan, Airin-Benyamin unggul tipis. Penghitungan cepat berdasarkan sampel suara yang masuk dari 284 TPS yang tersebar di tujuh kecamatan. Pengambilan suara dilakukan secara random, dengan margin error sebesar 1 persen.

Santet dalam Kengototan Airin Rachmi Diany Jadi walikota Tangsel 2010

2010-11-12T08:59:00.000-08:00

Airin Rachmi Diany Menyantet Andre Taulani & Marissa Haque kata Ocil & Amaruzzaman di Tangsel Pos Banten

Sumber: http://id.omg.yahoo.com/news/andre-taulani-39dikirimi39-kembang-terbungkus-kain-putih-khjx-0000347912.html

Andre Taulani 'Dikirimi' Kembang Terbungkus Kain Putih
Kediaman calon wakil wali kota, Andre Taulani di Jl. Gelatik Atas RT 04/RW 09, Kelurahan Renggas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, dilempari telur dan kembang yang dibungkus kain putih, Kamis (11/11) dinihari.

Editor KapanLagi.com, Selebriti - Kam Nov 11, 2010 15:29 WIT

Andre Taulani Kediaman calon wakil wali kota, Andre Taulani di Jl. Gelatik Atas RT 04/RW 09, Kelurahan Renggas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, dilempari telur dan kembang yang dibungkus kain putih, Kamis (11/11) dinihari.

Andre Taulani di Tangerang, Kamis (11/11), mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 WIB saat dirinya baru saja ingin tidur setelah selesai pulang dari syuting OVJ di Surabaya.

"Saya kaget dibangunin istri. Katanya rumah dilempari telur yang dibungkus dalam kain putih," kata Andre di Tangerang kepada sejumlah wartawan.

Dijelaskannya, terdapat tiga bungkusan kain putih yang masing-masing berisikan telur, kembang tujuh rupa, silet serta tulisan yang kalimatnya bernadakan kasar.

Menurut dia, bungkusan tersebut dilempar oleh empat orang yang mengendarai motor bebek dan langsung pergi setelah membuangnya di bagian teras rumah.

Bunyi kalimat tersebut adalah 'Axxing Sia, Dxxor Sia dan So Suci Sia". Tiga kalimat tersebut dituliskan pada masing-masing kain dengan dua tulisan bertintakan merah dan satu tulisan bertintakan hitam.

Namun, Andre menganggap bahwa hal tersebut sebagai bentuk dari cobaan untuk calon memimpin. Meski hal tersebut diakuinya membuat keluarganya shock.

"Intinya, semua tidak membuat anak dan istri saya mengalami kerugian dari bentuk intimidasi tersebut dan berharap pelakunya mendapat ampunan dari perilakunya," katanya.

Andre menuturkan, sejak mencalonkan diri sebagai wakil wali wali kota sering mendapat kejanggalan, seperti mobil sering dikempesin dan digores sehingga mengalami baret. Tidak hanya itu saja, kendaraan milik sejumlah tamu yang datang pun mengalami hal serupa.

"Sebelumnya memang sering sekali saya mendapat intimidasi. Tapi, hanya didiamkan saja agar tidak menjadi sesumbar. Apalagi saat masa kampanye. Khawatir memanfaatkan moment mencari perhatian," katanya.

Andre juga tidak akan melaporkan hal tersebut ke Polisi, namun dikatakan akan dijadikan pelajaran untuk introspeksi diri dalam menjaga emosi.

"Kejadian ini tidak ada kerugian dari rumah. Hanya telur yang pecah dan bisa dibersihkan. Jadi, biarlah ini menjadi pelajaran bagi keluarga," katanya.

Sementara itu, tiga bungkusan tersebut saat ini sudah dibakar oleh petugas keamanan dan kebersihan Andre untuk menjaga hal yang tidak diinginkan.

"Setelah ditemukan, tidak lama langsung dibakar. Kalau disimpan nanti berbahaya dan akan membuat celaka," kata Jembar, saksi mata yang menemukan tiga bungkusan tersebut.

Andre Taulani sendiri mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan bersama Arsid. Pasangan dengan nomor urut tiga ini, mendapat dukungan dari partai PPP, Hanura, Gerindra dan PBB. (antara/dar)

Airin Rachmi DIany Perbuatan Tidak Senonoh Menunggangi PNS di Pilkada Tangsel dan SBY Diam Saja

2010-10-30T06:57:00.000-07:00

"Tanpa Zulkieflimansyah dari PKS, tak kunjung lelah perjuangan artis Marissa Haque melawan Pidana Ratu Atut Chosiyah atas Kecurangannya pada Pilkada Banten 2006 lalu"

Kapanlagi.com - Tak kunjung lelah perjuangan artis Marissa Haque dalam memperjuangkan kasus dugaan ijazah palsu dari FE Universitas Borobudur Kalimalang Jaktim, yang dituduhkan kepada Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah. Senin (23/2) sore, istri Ikang Fawzi itu kembali memberikan laporan tambahan soal kasusnya tersebut.

"Sekarang ada perubahan yang signifikan dalam penanganan kasus ini. Beda dengan dulu, sekarang mereka lebih kooperatif dalam menangani ijazah palsunya Atut," kata Marissa usai Ratu Atut Chosiyah menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Dalam laporan tambahan dalam pemeriksaannya, Marissa memberikan beberapa lembar Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Mendiknas sebagai bukti tambahan.

"Ini untuk menegaskan jika tak ada mahasiswa yang bisa lulus dalam kurun waktu kurang dari setahun alias 8 (delapan) bulan untuk mendapatkan gelar S1/sarjana ekonomi (SE) seperti Ratu Atut Chosiyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, Jaktim tersebut," ujarnya.

Selain memberikan bukti tambahan, Marissa juga berniat melaporkan beberapa perwira polisi yang pernah menangani kasusnya di Polda. Menurut Marissa, para perwira tersebut menyelewengkan jabatannya.

"Saya akan laporkan ke Kompolnas karena ternyata di antara mereka telah menyalahgunakan jabatan. Asal tahu saja, di antara mereka S1 dan S2-nya ternyata dari Universitas Borobudur. Mungkin ijazah palsu mereka juga takut terbongkar," pungkasnya. (kpl/mai/dar)

Sumber: http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/marissa-haque-laporkan-polisi-nakal.html

Diposkan oleh: Shinta Dewi

Laporan Shinta Dewi dari Makassar terkait Airin Rachmi Diany & Ratu Atut Chosiyah

Artis PORNO Nurul Arifin Golkar Sudah Insap Kata Partainya

2010-05-14T23:22:00.000-07:00

Jim Aditya> Suara Rakyat

***Kepala Batu By Jim B Aditya***Kepala Batu Jika ada kepala yang lebih keras dari batu, tuanku itulah kepalamu. Bahkan enampuluh lima tahun lamanya tetes demi tetes airmata rakyat tak mampu melobangimu Jika ada lidah yang lebih bercabang dari lidah ular, panglimaku itulah lidahmu. Sebab selalu kau bicara tentang pemerintahan bersih sambil berkomplot membui mereka yang berniat membongkar korupsi Jika ada muka yang lebih tebal dari kulit badak, bagindaku itulah mukamu.

Yang tak lagi malu merampas hak rakyat bahkan hak untuk tidak percaya dan menyatakan pendapat Jika semua kepala sudah lebih keras dari batu, sembahanku sungguh kami yang tak sampai kerikil cuma bisa menunduk malu jim b aditya 100513

Sunar Widjaja> itulah pemimpinku yang dengan segala kecurangan bisa dipililh langsung oleh rakyat, keras kepala sekeras batu dengan lidah bercabang seperti ular serta bermuka tebal bahkan lebil tebal daripada kulit badak...sekarang dengan segala cara dan upaya ingin memperkuat kekuasaan...kelihatannya dia merencanakan sesuatu di akhir pemerintahannya untuk melanggengkan kekuasaannya....waspadalah...waspadalah....

Oleh: Artis PORNO Nurul Arifin Golkar Sudah Insap Kata Partainya

Ratu Atut ChosiyahDharma Pongrekun, Marcella Zalianty, Polda Metro Jaya,

2009-11-09T00:26:00.000-08:00

PORTALKRIMINAL.COM:

Dharma Pongrekun, Marcella Zalianty, Polda Metro Jaya,

Citra polisi kini tercoreng lagi, ketika Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) berkomitmen dengan program untuk mengembalikan kepercayaan publik (trush) yang kini menjadi sorotan masyarakat.Baru lepas dari ingatan kita, Kapolri mencopot beberapa Kapolres di daerah Riau, Kapolres di Kalimatan Barat terkait dengan pembiaran perjudian di wilayah hukumnya.

Begitu juga baru-baru ini, Kapolri memberi sanksi kepada lima perwira Polisi di Polda Metro Jaya terkait pembiaran tempat perjudian di Hotel Sultan yang hanya berjarak 100 meter. Ditambah lagi dengan dicopotnya Wadirkrimum Polda Metro Jaya yang diduga 'ngebon' tersangka artis Marcella Zailanty, beserta tiga orang Bintara yang menyalahi prosedur mengeluarkan tahanan.

Memang untuk mengawasi 360 ribu anggota polisi di seluruh Indonesia memanglah sulit, kendatipun fungsi pengawasan internal akhir-akhir ini diperketat.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa polisi yang salah didalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagi penegak hukum, menurut sebagian masyarakat selalu diberi sanksi belum setimpal.Jika hal ini dilakukan oleh Kapolri, maka paling tidak efek jera ini membuat anggota polisi berfikir dua kali untuk melakukan pelangangaran hukum. (*)

KELAKUAN BUSUK RATU ATUT CHOSIYAH PENGANIYAAN PADA VINNY TOMET

2009-04-27T07:22:00.001-07:00

Horas! Wagub Banten RATU ATUT CHOSIYAH Dilaporkan Aniaya Pegawai Hotel
Semanggi, Warta KotaKarena diduga melakukan tindak pencemaran nama baik sertapenganiayaan, Wakil Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (43),dilaporkan oleh Vinny Rahmalia (30) ke Mapolda Metro Jaya, Selasa(12/8) malam. Vinny, karyawati di Hotel Kartika Chandra, dituduhberselingkuh dengan suami Ratu Atut Chosiyah.

Menurut informasi yang dihimpun Warta Kota, Selasa sore, Ratu Atutmendatangi Vinny, yang baru saja selesai bekerja, di dapur (ruang701-702) Gedung Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, JakartaSelatan. Semua yang ada di ruang itu tidak mengetahui maksudkedatangan Ratu Atut.

Namun, begitu masuk, Ratu memanggil Vinny sambil berkata “Mana yangnamanya Vinny?” Setelah itu, Vinny yang sedang mengambil air daridapur, segera keluar untuk menghampiri orang yang memanggilnya.Begitu Vinny keluar. Ratu membentak dengan kata-kata kasar. Ratulangsung menuduh Vinny telah berselingkuh dengan suaminya. Bahkan,dengan nada marah Ratu mendorong tubuh Vinny yang baru sajamenghampirinya.Belum puas mendorong Vinny, Ratu langsung menampar muka Vinny danmencakarnya.

Padahal, menurut seorang rekan Vinny bernama Muftiharikepada polisi, Vinny justru bertanya dan belum sempat memberikan penjelasan.“Korban mengaku belum mengetahui apa maksud kedatangannya. Vinnyjustru semakin terkejut ketika terlapor langsung melabraknya sambilmemukul dan mencakar. Katanya, korban baru akan bertanya danmemberikan penjelasan. Tetapi kesempatan itu tidak ada, karenaterlapor terus menyerang,” ujar petugas di Polda Metro Jaya.Awalnya seorang rekan Vinny berusaha memisahkan. Tetapi usaha itusia-sia, karena Ratu terus memukuli Vinny. “Korban, yang lagi-lagibaru akan bertanya siapa Ratu, ternyata malah dipukul secara bertubi-tubi,” kata petugas kepolisian itu.Bahkan, pelaku yang didorong hingga ke ruangan lain itu, dipukulbeberapa kali dengan sepatu. Ratu memukuli Vinny sambil terusmenuduh Vinny berselingkuh dengan suaminya.

Berikutnya lebih parah. Ratu melemparkan gelas sebanyak tiga kali kearah Vinny yang terkena perut dan pinggangnya. Setelah itu, Ratumenendang paha kanan Vinny.“Menurut korban, setelah puas melampiaskan kemarahannya, terlaporsegera meninggalkan ruangan tersebut. Sementara, koran masihterduduk menahan sakit akibat luka-luka yang dialaminya. Kemudiandua rekannya membawa korban ke rumah sakit dan mereka bertiga melapor ke polisi,” ujar petugas lagi.

Dari laporan polisi diketahui, Vinny mengalami luka memar di bagianmuka dan perut. Wajahnya pun tergores akibat cakaran Ratu. Bibir danmata Vinny pun luka. Polisi membenarkan adanya laporan tersebut.Untuk tindak lanjutnya, polisi akan memanggil Ratu dalam waktudekat. (cel)

Tetap Semangat Mencintai Banten!

window.google_render_ad();[WongBanten] koleksi lama doelha
Re: [WongBanten] koleksi lama (sekalian ada kuisnya nih) hilmi ahmad
Balasan: Re: [WongBanten] koleksi lama (sekalian ada kuisnya nih) SP Saprudin

Boikot Pilpres Karena Pileg 2009 Curang Sistemik

2009-04-27T06:56:00.000-07:00

http://panwassidoarjo.blogspot.com/

21 April, 2009Pilpres Diboikot, Indonesia Bisa Mengalami Krisis Aprizal Rahmatullah - detikPemiluWacana boikot pilpres yang dicetuskan kelompok Teuku Umar dinilai berbahaya. Jika pilpres diboikot, bukan tidak mungkin bangsa ini akan mengarah pada kondisi krisis.

"Saya rasa itu sesuatu yang harus dicermati secara hati-hati dan mendalam. Jangan sampai kita membawa bangsa ini ke arah krisis," ujar Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza mahendra usai mengikuti Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang di Hotel Grand Cempaka, Jl Soeprapto, Jakarta, Senin (20/4/2009).Yusril menjelaskan, sikap memboikot pilpres bukanlah hal yang dewasa. Segala masalah yang tersisa dari pileg justru harus kita sikapi seperti seorang negarawan."Dalam situasi yang sulit seperti ini dan ke depan akan bertambah sulit, fokus pikiran kita adalah bagaimana menyelamatkan bangsa," imbuhnya.Menurut guru besar Hukum Tata Negara FH UI ini, sangat berbahaya jika pada pilpres nanti hanya calon incumbent yang maju sendiri. Kondisi tersebut tentu menyebabkan tahapan pilpres tidak bisa dilanjutkan.

"Kalau pada 20 Oktober nanti tidak ada presiden yang baru maka negara ini dalam keadaan darurat," pungkasnya.

Sebelumnya, kelompok Teuku Umar menyatakan akan memboikot pilpres nanti jika tuntutan agar masalah pileg kemarin tidak ditanggapi. Kelompok Teuku Umar adalah gabungan tokoh dan ketua parpol yang memprotes penyelenggaraan pemilu karena dinilai gagal memberikan fairness.

Mereka terdiri dari Megawati, Prabowo, Wiranto, Gusdur dan beberapa ketua partai lainnya. Para tokoh ini pernah menggelar pertemuan di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat.

( ape / sho )

http://rumahabi.info/blog-marissa-haque-menyindir-vina-panduwinata-dan-memes.html

Gugatan Terhadap Ratu Atut Mulai Disidangkan: Airin Rachmi DIany sebagai Makelar Hukum

2009-04-27T06:47:00.000-07:00

Kapanlagi.com

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Senin, mulai menyidangkan gugatan Marissa Haque terhadap Keputusan Presiden yang mengangkat Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten terpilih. Sidang perdana itu digelar untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diajukan oleh pemohon.

Kuasa hukum Marissa, Bonaran Situmeang, dalam gugatannya menyatakan Keppres No.74/P/2006 tentang pengangkatan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten terpilih harus dinyatakan cacat hukum karena Ratu Atut melakukan pelanggaran saat pelaksanaan Pilkada.

Dasar dikeluarkannya Keppres itu, menurut Bonaran, karena adanya keputusan KPUD No 25/KP-KPUD/2006 tertanggal 6 Desember 2006 tentang pengesahan Ratu Atut sebagai Gubernur Banten terpilih. Padahal, lanjut dia, Ratu Atut saat mengikuti Pilkada melakukan pelanggaran, dengan tidak mengindahkan pasal 38 ayat 1 huruf p PP No 6 Tahun 2005, yang mengatur bahwa setiap pejabat yang mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada harus terlebih dahulu mengundurkan diri. “Dengan adanya pelanggaran itu, maka KPUD juga melanggar hukum karena tetap mengeluarkan keputusan yang mengesahkan Ratu Atut.

Karena KPUD melanggar hukum, maka konsekuensinya Keppres itu cacat hukum,” tutur Bonaran. Selain menyalahi PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil daerah, ia menambahkan, Ratu Atut juga melanggar pasal 58 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyatakan peserta Pilkada harus bukan pejabat daerah yang sedang menjabat.

Pada sidang perdana itu, selain memeriksa kelengkapan berkas, majelis hakim juga memberi saran-saran perbaikan permohonan kepada pemohon. Sidang dilanjutkan pada Senin, 26 Maret 2007, untuk menyerahkan perbaikan permohonan. Sebelum mengajukan gugatan Keppres pengangkatan Ratu Atut ke PTUN, Marissa telah menempuh upaya hukum menggugat KPUD Banten di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Banten.

Namun, pada Februari 2006 gugatan mantan calon wakil Gubernur Banten itu ditolak oleh PN Serang dengan alasan kewenangan mengadili sengketa pilkada berada di Mahkamah Agung (MA). PN Serang juga beralasan, karena KPUD merupakan lembaga yang bertanggungjawab kepada negara, maka keberatan atas produk hukum yang dikeluarkan oleh komisi itu harus dilayangkan ke PTUN. (*/rsd)

Ngebon di Polda Metro Jaya adalah Hal Biasa, AKal-akalan Ratu Atut Chosiyah

2009-04-19T02:29:00.001-07:00

Ngebon di Polda Metro Jaya adalah Hal Biasa seperti kapolda metro jaya ngebon memes adi saputra istri dari addie ms

Lantas mengapa Dharma Pongrekun menjadi tumbal dalam kasus Marcella Zalianty?

Apa sebenarnya yang terjadi dibalik semua itu?

Adakah cukong tertenu yang mendalanginya? Dia sang cukong terkait dengan kasus apa yang sama di Polda Metro Jaya?

Kapolri Jenderal Sutanto melakukan mutasi terhadap 6 perwira menengah (pamen) di sejumlah Polda. Mutasi dilakukan berdasar telegram Kapolri yang ditujukan kepada para kapolda berdasar Surat Keputusan Kapolri No Pol 589/IX/2006, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.
Mereka yang dibebastugaskan dari jabatan lama atau dimutasikan yaitu, Kasat II/Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Drs Dharma Pongrekun MM dimutasi sebagai pamen Polda Bengkulu, pamen Bareskrim Polri AKBP Tornagogo Sihombing SIK dimutasikan sebagai pamen Polda Metro Jaya dan diarahkan sebagai Kasat I/Kamneg Dit Reskrimum.Selain itu pamen Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri Kompol Maruli Siahaan SH dimutasi sebagai pamen Polda NTT.

Penyidik Unit II/VC Sat III/Um Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya AKP Janter Naibaho dimutasi sebagai pama Polda Papua.Sementara penyidik unit II/VC Sat Um III/Um Dit Reskrim Um Polda Matro Jaya AKP Sutarmo dimutasi sebagai pama Polda Maluku Utara. Serta Kanit III Sat II/Harda Bangtah Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya AKP Wagiman SH Mhum dimutasikan sebagai pama Polda Sulteng.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ketut Untung Yoga Ana saat dikonfirmasi detikcom membenarkan adanya telegram tersebut.

"Iya benar. Nggak ada masalah. Itu cuma rutinitas, dan berlaku sejak 29 September," tutur Ketut, Selasa (3/10/2006).

Kapolri dan Alasan Tak Jelas Mutasi Pamen dan Pati Polri

2009-04-19T02:07:00.000-07:00

Kapolri Jenderal BAMBANG DAHURI melakukan mutasi terhadap 6 perwira menengah (pamen) di sejumlah Polda. Mutasi dilakukan berdasar telegram Kapolri yang ditujukan kepada para kapolda berdasar Surat Keputusan Kapolri No Pol 589/IX/2006, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Mereka yang dibebastugaskan dari jabatan lama atau dimutasikan yaitu, Kasat II/Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Drs Dharma Pongrekun MM dimutasi sebagai pamen Polda Bengkulu, pamen Bareskrim Polri AKBP Tornagogo Sihombing SIK dimutasikan sebagai pamen Polda Metro Jaya dan diarahkan sebagai Kasat I/Kamneg Dit Reskrimum.Selain itu pamen Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri Kompol Maruli Siahaan SH dimutasi sebagai pamen Polda NTT.

Penyidik Unit II/VC Sat III/Um Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya AKP Janter Naibaho dimutasi sebagai pama Polda Papua.Sementara penyidik unit II/VC Sat Um III/Um Dit Reskrim Um Polda Matro Jaya AKP Sutarmo dimutasi sebagai pama Polda Maluku Utara. Serta Kanit III Sat II/Harda Bangtah Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya AKP Wagiman SH Mhum dimutasikan sebagai pama Polda Sulteng.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ketut Untung Yoga Ana saat dikonfirmasi detikcom membenarkan adanya telegram tersebut."Iya benar. Nggak ada masalah. Itu cuma rutinitas, dan berlaku sejak 29 September," tutur Ketut, Selasa (3/10/2006).
-------------

PORTALKRIMINAL.COM: Citra polisi kini tercoreng lagi, ketika Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) berkomitmen dengan program untuk mengembalikan kepercayaan publik (trush) yang kini menjadi sorotan masyarakat.Baru lepas dari ingatan kita, Kapolri mencopot beberapa Kapolres di daerah Riau, Kapolres di Kalimatan Barat terkait dengan pembiaran perjudian di wilayah hukumnya.Begitu juga baru-baru ini, Kapolri memberi sanksi kepada lima perwira Polisi di Polda Metro Jaya terkait pembiaran tempat perjudian di Hotel Sultan yang hanya berjarak 100 meter.

Ditambah lagi dengan dicopotnya Wadirkrimum Polda Metro Jaya yang diduga 'ngebon' tersangka artis Marcella Zailanty, beserta tiga orang Bintara yang menyalahi prosedur mengeluarkan tahanan.Memang untuk mengawasi 360 ribu anggota polisi di seluruh Indonesia memanglah sulit, kendatipun fungsi pengawasan internal akhir-akhir ini diperketat.Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa polisi yang salah didalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagi penegak hukum, menurut sebagian masyarakat selalu diberi sanksi belum setimpal.Jika hal ini dilakukan oleh Kapolri, maka paling tidak efek jera ini membuat anggota polisi berfikir dua kali untuk melakukan pelangangaran hukum. (*)

Korban Konspirasi Kapolda Metro Jaya, Dharma Pongrekun

2009-04-19T02:02:00.000-07:00

Sabtu, 27 Desember 2008 07:47 WIB

JAKARTA, SABTU — Kepala Polda Metro Jaya Inspketur Jenderal Wahyono mengatakan, meski mendadak, penggantian Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Darma Pongrekun adalah mutasi biasa.

Hal itu disampaikan Kepala Polda saat ditanya wartawan terkait pencopotan Darma Pongrekun dari jabatannya sebagai Wadirkrimum Polda Metro Jaya. Di hadapan wartawan, Inspketur Jenderal Wahyono juga membantah bahwa pergantian itu dikaitkan dengan tersangka Marcella Zalianty.

"Tidak ada kaitannya dengan Marcella, mutasi ya mutasi saja," ujarnya seusai memberikan pembekalan kepada seluruh direktur, kapolres, dan kepala satuan di jajaran Polda Metro Jaya di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jumat (26/12) petang.

Wahyono juga membantah adanya perlakuan khusus terhadap Marcella yang saat ini ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya. "Tidak ada perlakuan khusus, yang ada standar perilaku perlakuan terhadap tahanan," ujarnya.

Saat ditanya perubahan status Marcella, dari tersangka menjadi saksi, Kepala Polda menjawab, "Informasi dari mana? Status kan tergantung dari laporan yang masuk ke polisi, apa sebagai pelapor atau terlapor," katanya.

Soal permohonan penangguhan penahanan Marcella yang diajukan kuasa hukumnya, Wahyono mengaku masih akan mempertimbangkan hal itu. "Kalau suratnya sudah masuk, pasti akan dipertimbangkan oleh penyidik," ujarnya.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Erwin Hasibuan menolak memberikan keterangan terkait kasus yang melibatkan tersangka Marcella Zalianty. "No..no..," ujarnya saat bergegas menuju mobil dinasnya.

Seperti diberitakan, Wadirkrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Darma Pongrekun dicopot dari jabatannya. Darma yang baru menjabat sekitar dua bulan lalu digantikan Ajun Komisaris Besar Tornagogo Sihombing yang saat ini menjabat Kasat Keamanan Negara. Penggantian Darma yang mendadak ini diduga terkait pelanggaran prosedur pemeriksaan tersangka Marcella Zalianty.

Darma sendiri saat dimintai konfirmasi membantah tuduhan tersebut. "Berani sumpah seribu kali, saya tidak pernah membawa Marcella keluar dari tahanan," ujarnya kepada wartawan.

Sementara Marcella Zalianty membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya sering keluar-masuk sel tahanan polisi, bahkan keluar-masuk lingkungan Mapolda Metro Jaya dengan alasan yang tidak jelas. Bantahan tersebut disampaikan Petrus Selestinus, rekan kerja Minola Sebayang, yang juga menjadi salah satu pengacara Marcella, Jumat.

Ditemui di kantor PDP di Jalan Sisingamangaraja 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Petrus mengatakan, soal penangguhan penahanan bintang film Brownies tersebut, para pengacara Marcella mengaku telah mengajukan surat kepada Polres Jakarta Pusat sejak dua minggu lalu. (WID/KIN)

Ratu Atut, Marissa Haque dan SBY-JK, 2009

2009-04-19T01:43:00.000-07:00

Narsisnya Para Pejabat Publik Indonesia

Oleh Ratu Atut CHosiyah dan Ara Wiraswara - Bogor

Menurut Kamus Istilah Periklanan Indonesia (Nuradi, 1996:136), iklan layanan masyarakat (ILM), adalah jenis periklanan yang dilakukan oleh pemerintah, suatu organisasi komersial atau pun nonkomersial untuk mencapai tujuan sosial atau sosio-ekonomis terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam iklan jenis ini biasanya disajikan pesan-pesan sosial yang dimaksud untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah.

Tema-temanya pun disesuaikan dengan masalah nasional yang sedang aktual di tengah masyarakat

Sebut saja, ILM gerakan anti narkoba, subsidi listrik, hemat listrik, pemilu yang jujur dan adil, kebakaran hutan, bencana alam, kerukunan agama, ras dan suku, pelestarian lingkungan hidup, konservasi hutan, imunisasi nasional, membudayakan pengunaan helm dan sabuk pengaman, tertib lalulintas, dan lain sebagainya. Satu ciri lain yang cukup sangat menonjol dari ILM adalah kehadiran para pejabat publik. Dalam istilah saya, kehadiran pejabat publik dalam sebuah ILM bak telah menjadi sebuah syarat sah dalam ILM. Tanpa mereka, ILM seperti tidak layak untuk disampaikan di tengah masyarakat. Maka, setiap tayangan ILM muncul di TV, dipastikan akan ada tampilan wajah para pejabat publik. Pun saat setiap ILM diputar di radio, maka suara sang pejabat publik akan terdengar.

Hal yang sama akan terjadi saat ILM ada di media cetak, pamflet, spanduk, atau baliho. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai figur sentral di republik tentu saja acap kali muncul di setiap ILM. Tak terhitung berapa kali wajahnya termuat di koran, majalah, atau baliho ILM yang memuat program-program pemerintah. Satu contoh adalah kehadiran wajah presiden dengan senyum khasnya di berbagai materi publikasi Program Nasional Penanaman Madani. Tak hanya presiden. Para pembantunya, alias para menteri, tak kalah semangat mengikuti langkah sang bos. Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari, tampaknya begitu antusias tampil dalam ILM yang mengetengahkan kegiatan departemen yang dipimpinnya. Bahkan Bu Menteri memiliki acara talk show sendiri di sebuah stasiun televisi dengan judul ‘Bincang-Bincang Dengan Bu Menkes’. Koleganya, Menteri Negara UKM yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, melengkapi kehadiran beberapa komedian ternama dalam sebuah ILM program departemen yang dipimpinnya.

Pun demikian dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Adhiayaksa Dault atau Muthia Hatta, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam ILM tentang keterwakilan perempuan. Pemandangan serupa terlihat pula di daerah-daerah. Gubernur, Bupati, atau Walikota, seakan berlomba-lomba tampil di ruang publik. Jika anda sering berjalan-jalan ke beberapa daerah, maka anda dapat dipastikan akan melihat baliho, spanduk, atau papan reklame tentang program-program pemerintah daerah yang tentu saja dilengkapi wajah sang kepala daerah. Bahkan pada beberapa papan reklame atau spanduk, wajah sang kepala daerah lebih dominan daripada pesan-pesan yang akan disampaikan ILM tersebut. Saya pernah melihat papan reklame serupa itu di beberapa ruas jalan yang menghubungkan Kuningan dan Cirebon.

Reklame tersebut memiliki pesan tentang ajakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Unik atau mungkin bisa dikatakan aneh, inti pesan ILM itu disampaikan dengan tulisan yang hampir terdesak dengan wajah Bupati Cirebon, Dedi Supriadi. Karena hampir tiga per empat papan reklame itu dipenuhi wajah sang bupati yang tentu saja tengah tersenyum. Mantan Gubernur Jawa Barat yang tengah mejadi pesakitan di KPK, Danny Setiawan, semasa menjabat juga dikenal sebagai gubernur yang teramat sering muncul di berbagai reklame ILM program-program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apapun jenis programnya, wajah sang gubernur dengan kumis tebal ini dipastikan akan muncul dalam dalam reklame ILMnya.

Makanya, dari Bogor, Subang, sampai Ciamis, wajah Danny ada di jalan-jalan protokol. Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah, punya cerita serupa. Bahkan sebelum menjabat sebagai Gubernur Banten. Atut, panggilan akrabnya, yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten dan Plt Gubernur Banten, memiliki ketertarikan yang luar biasa untuk tampil dalam spanduk, baliho, atau papan reklame ILM program Pemerintah Provinsi Banten. Jadilah wajahnya dengan make up bak selebritis muncul di hampir sudut Banren. ILM ajakan imunisasi massal, gerakan anti narkoba, atau gerakan gemar membaca, selalu menghadirkan wajah gubernur perempuan pertama di Indonesia ini. Bahkan di spanduk-spanduk ILM ajakan imunisasi massal pada tahun 2006 lalu, wajah Atut tampil sangat dominan. Tampilan wajahnya menghabiskan hampir seperempat spanduk ILM tersebut. Jadinya, spanduk ILM itu lebih terkesan sebagai spanduk kampanye daripada spanduk berisikan ajakan imunisasi massal.

Maklum saja, saat itu Atut telah membulatkan tekad menjadi orang nomor satu di Provinsi Banten. Ini pula yang biasanya dilakukan oleh para kepala daerah lain yang bersiap mengikuti kembali proses pemilihan kepala daerah. Para incumbent ini seringkali menggunakan ranah ILM untuk melakukan sosialisasi diri. Inilah yang bagi saya, menjadi titik rawan dan titik persoalan kehadiran ILM yang memunculkan para pejabat publik. Hal ini menjadi masalah karena ILM telah dapat dipastikan menggunakan biaya APBN atau APBD. Tentu saja, sangat tidak etis menggunakan dana yang berasal dari pajak-pajak rakyat itu untuk melakukan pencitraan diri para pejabat publik secara personal.

Dan ILM-ILM itu pun telah terdistorsi atau mungkin tak lagi memiliki tujuan sosial seperti pengertian ILM di atas. Semoga saja, ke depan para pejabat publik di negeri ini lebih menyadari bahwa pencitraan diri bukan hanya dengan sesering mungkin tampil di ruang publik melalui ILM. Tetapi yang jauh lebih penting, menunjukkan karya-karya dan pengabdian terbaik di tengah masyarakat.

RAC dan ARW

SBY MELINDUNGI PIDANA HAM RATU ATUT CHOSIYAH

2009-04-19T01:31:00.000-07:00

SBY MELINDUNGI PIDANA HAM RATU ATUT CHOSIYAH

Kalau tidak dilindungi bagaimana mungkin seluruh kejahaan Ratu Atut dan keluarganya di Provinsi Banten didilamkan sekian lama.

Kemana Indonesia yang katanya negara hukum?

Tebang pilih bagi sang penguasa, menjadi rakyat adalah takdir kutukan yang tidak dapat mengubah nasibnya sendiri.

Kapolda Baru di Provinsi Banten Melempem

2009-04-19T01:25:00.000-07:00

Bu Rumiah Kapolda Perempuan Pertama Indonesia yang ternyata tidak berbeda dari rekan prianya yang lalu.

Disaat kita membanggakan adanya Kapolda perempuan di Indonesia, selama lama berlangsung dibawah kepemimpinannya apakah di Provinsi Banten ada perubahan kearah yang lebih baik???

Kalau Kapolda Pria di Provinsi Banten selama ini melakukan hal minor terhadap rakyat di Banten, tadinya dengan adanya Kapolda perempuan diharapkan ada perubahan signifikan kearah yang lebih baik. Namun apa yang terjadi setelahnya?

TIDAK AD YANG BERUBAH DARI SISI APAPUN JUGA!

ASLI MELEMPEM SERIBU PERSEN!!!

SP3 BODONG Delik Pidana Ijazah Palsu Ratu Atut Chosiyah

2009-04-19T01:15:00.001-07:00

Possitive DeviantDharma Pongrekun

Tidak banyak polisi didunia yang baik, termasuk juga di Indonesia.
Seringkali secara sambil bercanda saya mengatakan kepada beberapa teman polisi yang dekat dihati bahwa yang baik itu hanya patung polisi dan polisi tidur. Polisi tidurpun seringkali membuat susah pengemudi mobil maupun motor.

Hari ini tanggal 26 Desember 2008, saat dimana saya baru mampu berdiri seimbang dan bengkak mata akibat terus menerus menangis mulai sirna serta energi untuk menulis muncul lagi. Sudah lama rasanya saya tidak menangis sesegukan seperti itu, dimana selama dua hari berturut-turut airmata keluar berhamburan bagai tak terbendung. Penyebabnya tak lain adalah karena dua kejadian ‘luar biasa’ menyangkut penegakan hukum di Indonesia yang ingin saya bagi dengan anda semua. Dalam tulisan ini saya akan memulainya dengan kisah AKBP. Drs. Dharma Pongrekun, MM, MH.

Sore hari sekitar Pk 17.00 pada tanggal 24 Desember 2008 yang baru saja berlalu, menjelang malam misa dimana ummat Kristiani bersiap-siap menjalani Ibadah Misanya dalam keheningan malam. Mas Dharma (AKBP Drs. Dharma Pongrekun, MM, MH) mendapatkan surat pemecatannya sebagai Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat itu rasa berdosa luar biasa langsung menyergap dilubuk-jantung hatiku yang paling dalam. Seorang polisi baik, yang sedang berusaha menjujurkan keadilan ditempatnya bekerja harus mendapatkan penghentian kerja ‘hanya’ karena berusaha membantu jihad Bantenku.

l perkenalan dengan Mas Dharma dimulai dengan ketidak sengajaan, ketika saya bersama 14 orang tim lawyer yang baru yang dipimpin oleh Bang Sahara Pangaribuan, SH, mencoba mengendap-endap menjebak Kompol Joko Purwadi, SH, MH diruang kerjanya di Kanit 5, Kamneg 4, Polda Metro Jaya, yang selama 9 bulan sejak pelaporan pertama saya terkait dengan dugaan penggunaan ijazah aspal Ratu Atut Chosiyah, SE pada saat mengikuti Pilkada Banten 2006 tidak pernah terlihat batang hidungnya, tidak ada komunikasi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) tahu-tahu SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Perkara) keluar!

Masya Allah… innalillahi wa innailahi rojiuuunnn…. Rupanya lengkingan suara teriakan saya yang sangat keras yang saya tujukan kepada Kompol Joko Purwadi tersebut terdengar disepanjang selasar Reskrimum. Hal itu membuat Mas Dharma melompat dari ruang kerjanya yang sedang secara bersamaan mengurus kasus Marcella Zalianti dan Lia Eden, dan mendatangi saya yang sedang protes sangat keras atas kinerja buruk oknum Polri di Polda Metro Jaya.

Singkat kata, akhirnya Mas Dharma memenuhi permintaan saya agar dilakukan GELAR PERKARA hari itu juga terhadap kebenaran isu SP3 dugaan DELIK PIDANA ijazah aspal (asli tapi palsu) Ratu Atut Chosiyah, SE. Hasil yang ditemukan saat itu juga membuat bulu kuduk saya berdiri. Karena ternyata dugaan kami bahwa Atut menyelesaikan kuliah S1 nya selama 17 bulan, pada gelar perkara pertama pada tanggal 22 Desember 2008 tersebut benar-benar membuka mata saya karena ditemukan bukti lain secara ‘telanjang’ bahwa Atut hanya kuliah 8 bulan belaka! Innalillahi wa innailaihi rojiuuunnn… Delik pidana yang melibatkan Ratut Atut Chosiyah, SE tersebut senyatanya lebih mengerikan dari perkiraan saya dan tim lawyer selama ini.

Hal ini belum termasuk kejahatan abuse of power yang dilakukan Atut sejak awal mengikuti pencalonan kandidat Gubenrnur Banten 2006. bahwa sesungguhnya Atut adalah seorang CARE TAKER bukan INCUMBENT, karena Atut adalah Plt atau Pelaksana Tugas Sementara. Atut menabrak dengan sangat sadar dan terencana UU 32/2004 jo PP 6/2005 jo PP 17/2005 jo PP 25/2007 jo Kep KPUD Banten 2005 jo Azas-azas Pemerintahan yang Baik, mengatakan SEORANG PENJABAT DILARANG IKUT PILKADA. Sehingga selama 2 tahun masa saya memperjuangan menjujurkan keadilan dan membingkai politik dengan hukum atas Pilkada Banten 2006 yang penuh dengan intrik, manipulasi, serta gratifikasi tersebut.

Jasa Mas Dharma didalam langkah perjuanganku soal Banten ini adalah MELAKUKAN GELAR PERKARA HARI ITU JUGA. Sehingga dari sana saya dan tim lawyers melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan adanya desain konspirasi licik dan terencana didalam mempeti-eskan urusan delik pidana dugaan ijazah aspal (asli tapi palsu) Atut sampai dengan menggulirkan isu SP3 kepada publik melalui konfrensi pers oleh Atut dan O.C. Kaligis pengacara kroni Soeharto disebuah hotel di Jakarta. Kepada seluruh media yang datang dalam konfrensi tersebut Kligis dan atut mengatakan sudah 7 kali upaya Marissa gagal. Hhhmm… memang KEUANGAN ATUT MAHA KUASA.

Seluruh gugatan saya melaui sidang Perdata dan TUN ( yang terakhir ini masih saya pending agar tidak perlu buru-buru diputus estela seorang makelar kasus meminta uang sukses pada saya) diberi hasil N.O (Niet Onvanklikverklaard). Sebagai anak bangsa yang patuh azas hukum, pernyataan ini membuat saya tidak habis geleng-geleng kepala. Karena N.O (Niet Onvanklikverklaard) artinya selama saya memperkarakan keabsahan Atut dianggap selalu salah kamar dan salah pintu.

Awal Januari 2009 besok ini saya akan melakukan gugatan sengketa kewenangan Pilkada Banten 2006 ke MK (Mahkamah Konstitusi), karena kejorokan mafia peradilan Indonesia sampai hari ini masih sangat menjadi-jadi. O.C. Kaligis sendiri sebagai pengacara keluarga besar Soeharto pernah beberapa kali kalah didalam menjalankan pembelaannya semisal kegagalan membela Arthalita dan Jaksa Urip terkait dengan kasus pidana gratifikasi BLBI kemarin ini. Jadi sangat mungkin dalam menangani urusan delik pidana Atut ini Kaligis bisa gagal. Insya Allah demikian adanya, semoga…

Ciri-ciri dari kelompok rezim sisa Orde Baru yang selama ini terekam dalam ingatan publik adalah: pembungkaman HAM, pemutarbalikan fakta, penekanan dari kekuatan/kekuasaan militer TNI/POLRI, dominasi praktek mafia peradilan, dll. Dan mengacu kepada apa yang dilakukan kelompok ini pada perjuanganku adalah contoh sebagai berikut:

Didatanginya saya dirumah Bintaro oleh seorang Intel dari Kabag Intelkam Mabes Polri bernama panggilan Mas AKBP Baron (orang Sunda) yang dengan serius meminta saya berhenti didalam perjuangan untuk Banten dengan alasan takut karir Ikang suamiku didalam pencalegan menjadi terganggu.

Laporan saya sebagai masyarakat awam/umum yang memiliki citizen law suit, terkait dugaan penggunaan ijazah aspal (asli tapi palsu) Atut disaat mengikuti Pilkada Banten 2006 yang lalu dilama-lamakan (buying time). Sehingga sang penjahat yang sangat keras diduga melakukan delik pidana tersebut keburu ancang-ancang untuk menyempurnakan kejahatannya. Dan proses berlama-lama ini tidak dilakukan sendirian melainkan konspirasi berjamaah.

Kebenaran materil diabaikan, dan mereka berupaya membuat kesimpulan sendiri dengan mengedepankan argumen eksklusif kroni mereka dengan penguasaan berbagai macam dan bentuk media serta penggiringan opini publik seperti contoh klipin dibawah ini pada sebuah koran lokal di Banten yang diduga sudah ’terbeli’ dengan berbagai macam iklan dari pihak Gubernuran Banten.
Biasanya mereka bersembunyi dibawah “menunggu izin presiden” / FORUM PREVILEGIATUM agar tidak tersentuh jeratan hukum.

Nah didalam kasus Atut, Mas Dharma Pongrekun berjasa luar biasa karena saya jadi tahu bahwa didalam kenyataannya SP3 atut adalah abal-abal alias tidak sah! Karena untuk mengeluarkan sebuah SP3 harus melalui kurang lebihnya antara lain:
1) Memiliki Laplabkrim (laporan Laboratorium Kriminal)
2) Bahan dugaan kejahatan yang dianggap asli maupun palsu minimal ada dalam bentuk photo copy didalam pengarsipannya
3) Telah siap kapanpun juga dengan slight dengan overhead projector dalam penjelasan didalam power points .

Dari kesemua hal tersebut diatas tidak ada pada hasil kerja Kompol joko Purwadi, SH, MH sang Kanit 5, Kamneg 4, Polda Metro Jaya. Jadi dengan kata lain bahwa SP3 Atut adalah BODONG! Dan kebodongan tersebut dibuat oleh oknum Polri sendiri di Polda Metro Jaya selama ini. Ibarat istilah jeruk makan jeruk begitu…

Saya tak berkendak mengatakan seluruh anggota Polri nakal dan jahat, sama sekali tidak. Karena diantara sekelompok oknum Polri ‘bergetah’ tersebut dua-tiga orang dari mereka merupaka positive deviant alias yang bekerja sangat baik, cepat, dan benar. Salah satunya adalah AKBP Drs. Dharma Pongrekun, MM, MH ini.

Besok tertanggal 27 Desember 2008, seharusnya oleh Mas Dharma dan tim Kanit 5, Kamneg 4 Polda Metro Jaya dilakukan GELAR PERKARA KEDUA atas kasus dugaan ijazah palsu Atut. Namun karena Mas Dharma telah dipecat / dimutasi oleh atasannya di Polda Metro Jaya, maka rencana mulia menjujurkan keadilan ini menjadi turut tertunda. Saya mempunyai firasat sangat kuat, bahwa Mas Dharma dipecat / dimutasi oleh atasannya bukan semata karena kasus Marcella Zalianti, tapi karena masalah Atut dan bukti SP3 yang bodong tersebut!
Karena kita semua mahfum bahwa akan ada yang ‘terbakar jenggot’nya di Polda Metro Jaya karena saya dan orang luar lainnya mengetahui kebenaran ‘telanjang’ dari permainan busuk oknum Polri di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dugaan ijazah aspal Atut .

Besar harapan saya anda semua pembaca esei saya ini dapat mendoakan langkah perjuangan saya didalam membingkai politik dengan hukum serta menjujurkan keadilan yang senyatanya sangat berat dan tidak pernah sederhana ini.
Juga doa ikhlas untuk saudara kita Mas Dharma Pongrekun agar mendapatkan tempat mutasi yang baik bagi karir kepolisiannya, teman-teman dekat lebih banyak dan lebih berkualitas yang ‘chemistry’ berjuangnya sama seirama dalam menjalankan fungsi optimal POLRI sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat Indonesia.

Allahu Akbar, kita belum merdeka!

Jim Aditya> Suara Rakyat :SP3 BODONG Delik Pidana Ijazah Palsu Ratu Atut Chosiyah

2009-04-19T01:15:00.000-07:00

Jim Aditya> Suara Rakyat

***Kepala Batu By Jim B Aditya***Kepala Batu Jika ada kepala yang lebih keras dari batu, tuanku itulah kepalamu. Bahkan enampuluh lima tahun lamanya tetes demi tetes airmata rakyat tak mampu melobangimu Jika ada lidah yang lebih bercabang dari lidah ular, panglimaku itulah lidahmu. Sebab selalu kau bicara tentang pemerintahan bersih sambil berkomplot membui mereka yang berniat membongkar korupsi Jika ada muka yang lebih tebal dari kulit badak, bagindaku itulah mukamu.

Yang tak lagi malu merampas hak rakyat bahkan hak untuk tidak percaya dan menyatakan pendapat Jika semua kepala sudah lebih keras dari batu, sembahanku sungguh kami yang tak sampai kerikil cuma bisa menunduk malu jim b aditya 100513

Sunar Widjaja> itulah pemimpinku yang dengan segala kecurangan bisa dipililh langsung oleh rakyat, keras kepala sekeras batu dengan lidah bercabang seperti ular serta bermuka tebal bahkan lebil tebal daripada kulit badak...sekarang dengan segala cara dan upaya ingin memperkuat kekuasaan...kelihatannya dia merencanakan sesuatu di akhir pemerintahannya untuk melanggengkan kekuasaannya....waspadalah...waspadalah....

Ratu Atut, Dharma Pongrekun, Marissa Haque Mengejar HAM

2009-04-19T00:37:00.000-07:00

Sumber:
http://marissahaque.kompasiana.com/

Tidak ada kata lain yang sanggup saya ungkapkan atas dilakukannya Gelar Perkara Pertama terhadap SP3 Kasus Delik Pidana Dugaan Ijazah Palsu Ratu Atut Chosiyah, SE dari Universitas Borobudur, Jakarta Timur yang dipimpinnya pada tanggal 22 Desember 2008 yang lalu, kecuali dari hati sanubari yang terdalam: “Terimakasih yang tak terhingga Pak Komanadan Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dharma Pongrekun yang peka hati… may God bless you!

Dan tentunya, hutang budi luar biasa dari saya dan sebagian besar masyarakat Provinsi Banten yang mendambakan kejujuran penegakan hukum ditanah air, yang tidak akan mampu terbayar lunas sampai kapanpun juga kepada seorang Polisi baik hati tersebut diatas yang ‘menjamin’kan karir Kepolisiannya hanya untuk ‘sekedar’ menolong seorang penjujur keadilan seperti saya dan masyarakat umum dari Provinsi Banten atas seluruh kecurangan pelaksanaan Pilkada Banten 2006 yang lalu dengan fokus pada dugaan penggunaan ijazah aspal (asli tapi palsu) Ratu Atut Chosiyah, SE pada saat menjadi kandidat Calon Gubernur Provinsi Banten 2006.

Presiden SBY atau Wapres JK yang melindungi Kejahatan Delik Pidana Dugaan Ijazah Palsu Ratu Atut Chosiyah, SE selama ini?

Bila memang ternyata kejahatan delik pidana kebohongan publik yang telah dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah, SE selama ini dianggap bukan masalah serius oleh elit pemerintah yang berkuasa saat ini, termasuk oleh institusi pendidikan di Indonesia, alangkah mengerikannya masa depan NKRI yang hari ini diduga sedang menuju jurang kehancuran/the failure state.

Seorang polisi yang lurus seperti AKBP Dharma Pongrekun tentu tidak akan memiliki masa depan yang lebih baik, yang performance-nya secara professional seharusnya dibobot oleh isntitusi Polri sebagai Alat Negara Penegak Hukum berdasarkan merit based system. Dan bilamana yang bersangkutan terus berada didalam sistem rusak Polri yang sedang sakit parah ini menuju NKRI yang sedang koma dimana kian hari secara perlahan namun pasti menuju ambang kematiannya — maka bila akal sehat menghampiri kita semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali — kita wajib meneriakkan revolusi ditubuh Polri!

Bukan sekedar reformasi birokrasi yang perhari ini semata hanya terdengar gaung ‘semu’nya belaka yang diduga muncul kepermukaan demi kampanye politik Pilpres jangka pendek tanpa tujuan signifikan murni yang ditujukan bagi keberpihakan pada rakyat dan kebenaran hakiki.
Innalillahi wa innailaihi rojiuuunn…